Pernyataan salah seorang pejabat PT PLN yang menyebut drama Korea ( drakor) sebagai salah satu penyebab kenaikan tagihan listrik pelanggan rupanya memicu reaksi wakil rakyat di Senayan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno pun menyampaikan kekecewaannya kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini beserta jajarannya, saat rapat dengar pendapat pertengahan pekan ini. Eddy merasa geram dengan pernyataan salah satu pejabat PLN yang sempat menyebut drakor sebagai salah satu penyebab kenaikan tagihan listrik yang dialami sejumlah pelanggan.
Menurut dia, di tengah menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid 19, tidak seharusnya perusahaan pelat merah sebesar PLN menyampaikan pernyataan tersebut. "Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, enggak usah, Pak. Itu kan bahasa bahasa yang non sains, Pak," tutur Eddy dalam rapat dengar pendapat, Rabu (17/6/2020). Oleh karena itu, Eddy meminta jajaran PLN untuk memperbaiki kualitas komunikasi dengan publik. Ia tidak mau hal serupa kembali terulang.
"Masyarakat lagi susah. Ini masalah serius, masa ditanggapi dengan bahasa bahasa lelucon seperti itu. Nah, ini kami mohon perhatian ibu bapak di PLN agar hal ini bisa diperbaiki," ucapnya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel " ". Sebelumnya, SEVP Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono sempat mengatakan, meningkatnya konsumsi listrik menjadi penyebab utama membengkaknya tagihan sejumlah pelanggan. Kenaikan konsumsi tersebut diakibatkan meningkatnya intensitas aktivitas masyarakat dalam mengonsumsi listrik, termasuk menonton serial drama Korea yang saat ini sedang tren selama periode work from home.
"Pas WFH itu, drakor jadi banyak yang tahu, karena kegiatannya di rumah. Jadi nonton drakor di rumah, main game sepanjang waktu di rumah. Ini hiburan yang hindari keluar rumah dan berhubungan dengan listrik," katanya, Senin (8/6/2020). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah kenaikan tarif listrik jadi penyebab melonjaknya tagihan pada Juni 2020. Arifin menegaskan tak ada kenaikan tarif listrik yang dilakukan pemerintah.
"Iya (tak ada kenaikan tarif). Siapa bilang naikin tarif?," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (19/6). Sayangnya, Arifin belum mau merinci seputar kebijakan yang bakal diambil oleh Kementerian ESDM atas polemik yang terjadi. Yang terang, ia memastikan, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan komunikasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyoal tagihan listrik pelanggan.
Sebelumnya, Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna menginvestigasi lonjakan tagihan listrik Juni 2020. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Purbaya Yudhi Sadewa bilang langkah melibatkan BSSN untuk melakukan pengecekan langsung pada sistem komputasi milik PLN. "Kita akan crosscheck langsung, nanti biar BSSN yang cek," ungkap Purbaya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/6).
Ia melanjutkan, hari ini pihaknya dijadwalkan bakal menerima data dari PLN seputar lonjakan tagihan. Adapun data tersebut bakal dianalisa terlebih dahulu. Kemenko Maritim dan Investasi menargetkan investigasi dapat dimulai pada awal pekan depan. "Awal minggu depan kami akan check lapangan dan berkunjung ke fasilitas PLN, sesuai dengan keperluan," tandas Purbaya, seperti dilansir dari KONTAN, dalam artikel " "