Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Azwar Annas yang berhasil dengan cepat mensikronisasikan data penerima bantuan sosial akibat Pandemi Covid 19. "Seperti bupati Banyuwangi Azwar Annas, saya sampaikan apresiasi khusus kepada beliau bagaimana membuat data data penerima manfaat itu divalidasi dengan cepat setelah itu ditayangkan di papan papan di kelurahan, di kecamatan yang terbuka oleh warganya," kata Tito dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, (17/6/2020). Tito berharap kepala daerah lainnya juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan inovasi untuk memvalidasi data penerima bantuan sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ia meminta kepala daerah tidak pasif dan saling menyalahkan karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. "Tapi kalau ada teman teman kepala daerah yang pasif, ini yang terjadi adalah saling menyalahkan. oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya imbau teman teman kepala daerah, tolong rekan rekan media juga besarkan supaya teman teman kepala daerah mampu berkreasi, berinovasi dengan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bansos ini," katanya. Tito mengatakan tidak mudah dalam melakukan validasi data penerima bantuan sosial. Penyebabnya adalah dampak ekonomi akibat Covid 19 terjadi sangat cepat, ditambah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.
"Jadi mengelola puluhan juta itu betul betul tidak mudah. Bukan berarti kita menyerah, bukan, tidak mudah," katanya. Oleh karena itu Tito meminta Kepala daerah untuk melakukan validasi data, karena data yang dimiliki pemerintah pusat berlaku secara bottom up. Artinya data berasal dari desa lalu ke kelurahan, ke kabupaten, provinsi , hingga kemudian menjadi pegangan pemerintah pusat. "Dalam proses ini tentu butuh koordinasi cepat. nah ini masalahnya ada yang cepat, ada juga yang lambat. Karena harus datanya salah satunya memang harus cepat dan tepat sasaran. untuk bisa cepat dan tepat sasaran, di bawah juga harus berikan feeding data, validasi data yang cepat dan tepat penerima manfaatnya. ini problem karena menyangkut 548 Pemda kota dan kabupaten, kecamatan jumlahnya lebih dari 6000 dan menyangkut desa yang jumlahnya lebih dari 70 ribu. sekali lagi tidak gampang. tapi ini semua bekerja keras," pungkasnya.